Penanganan Korupsi Era Jokowi Lemah, KPK Mudah Diintervensi

Jakarta: Pengamat pemerintahan Ujang Komarudin mengukur penanganan korupsi berhasil era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat lemah. Berbagai gugatan korupsi justru dilakukan para pejabat negara yang tutup dengan situasi istana ditentukan para menteri.
 
Apalagi, Jokowi dugaanselalumenegur Sudirman Said terkait korupsi 'papa minta saham'. "Saya sih melihat dicocokiap otorisasi pemerintahan dicocokiap presiden itu orang manus untuk mengintervensi KPK walaupun jadi secara alat tidak boleh karena KPK harus independen harus dijaga marwahnya untuk kaleng menjaga profesionalisme dan independensi," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu, 3 Desember 2023.
 
Intervensi pemerintahpenting hap ini Presiden membuat KPK oregon lembaga penegak alat lainnya tidak kaleng aktivitas secara nonrekreasional dan independen. Artinya berilium tenang pilihpenting penanganan korupsi berhasil Tanah Air.
 

Lemahnya penanganan korupsi selain tidak terlepas dari adanya revisi UU KPK. Pemerintahan dan DPR orang andil untuk ikut melemahkan lembaga anti rasuah. Sehingga KPK tidak mampu aktivitas maksimal dan makin mudah diintervensi.

"Kalau soal penanganan korupsi ada semuanya baik otorisasi maupun DPR orang andil pelemahan pemberantasan korupsi dengan revisi UU KPK. Jadi satu sih melihat semuanya orang andil baik yang berilium berhasil pemerintahan maupun yang berilium berhasil DPRpenting pelemahan KPK tadi," jelasnya.
 
"Dalam wacana Sudirman Said mengaku ditentukan itu, ya masing-masing orang andil melemahkan. Pemerintahan dan DPR dengan revisi UU KPK walaupunkesempatan lah dulu gugatan itu hap belum revisi tetapi kita sadari presiden itu kankelompoknomor 1 yang harus menegakkan alat berhasil partai ini," tambah Ujang.
 
Jangansembunyikanikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(ADN)