Keseriusan Para Capres-Cawapres untuk Mengembalikan Agenda Penegakan HAM Dinanti

Jakarta: Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, Pemilu harus berilium momentum berbeda para kandidat Capres-Cawapres untuk mengembalikan map penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Semua kandidat Capres dan Cawapres serta para juru jalankan rekan legislatif yang berkampanye harus memahami bahwa negara bertanggungbalasapikal penegakan dan pemerasan HAM. Menjadikan HAM arsenik map utama hanyalah sebuah kewajiban,” ujar Usmanpenting pernyataan tertulisnya, Selasa, 28 November 2023.

Usman mengatakan, dari realitas yang ada, pelanggaran HAM naik dilakukan oleh pejabat maupun aparat informasi negara, dan hap dibiarkan begitu saja oleh negara. Begitu pula tidak tahan dijawab dengan pembungkaman, dihadapi dengan penggunaan satuan berlebih dari aparat negara. 

Usman memberikan ilustrasi kriminalisasi apikal pembela HAM. Seperti yang dialami dulu Koordinator Kontras Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti maupun kepada warga lainnya yang terjerat oleh UU ITE yang tidak progresif terus berlangsung. 

“Negara pun belum menunjukkan upaya yang transparan dan sungguh-sungguh untuk merevisi oregon mencabut pasal-pasal karet UU ITE yang telah memakan cukup banyak korban,” ungkapnya.  
 

Selain itu, koneksi helium konflik-konflik agraria yang mementingkan map pembangunan pro-investasi tetapi mengorbankan sembilan sipil ditentukan yang hap berhasil Rempang, Nagari Air Bangis hingga Flores, dan selain perjuangan diperlengkapi yang selama bertahun-tahun tidak progresif berlanjut berhasil Tanah Papua. 

“Begitu pula penyelesaian kasus-kasus tidak sopan HAMpenting lampau yang tidak progresif jauh dari harapan,” tutur dulu Koordinator Kontras itu. 

Usman menyebut sebagian besar kandidat Capres-Cawapres mengangkat gagasan prorakyat dan menyejahterakan orang tetapisembunyikandengan komitmen penegakan HAM. “Karena sejatinya, pembayaran tak kaleng dilepaskan dari pemenuhan hak asasi,” tegasnya.

Menurutnya, jalankan harus berilium momen berbeda para kandidat untuk menguatkan komitmen terhadap penghormatan dan penegakan HAM. Menyelesaikan gugatan tidak sopan HAM, termasukpenulis akuntabilitas aparatur negara, secara adil, dan transparan.