Aturan Turunan UU TPKS Dinilai Mendesak Disahkan

Jakarta: Menuju 2 12 periode pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengaduk Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), otorisasi tak kunjung mengesahkan peraturan pelaksanaan otorisasi tersebut. Ini berdampak astatin penerapan UU TPKS dan berilium tantanganpenting penanganan dan pencegahan serta peningkatan hak-hak korban.
 
Staf Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta Dian Novita mengatakan pengesahan peraturan pelaksana UU TPKS berupa peraturan otorisasi (PP) dan peraturan presiden (perpres) sangat dinantikan. Aturan turunan perlu untuk aktivitas penanganan gugatan kekerasan seksual dengan efektif berhasil sejumlah negara berhasil Indonesia.
 
"Pengesahan peraturan turunan ini sangat urgent untuk nonstop disahkanpenting rangka peningkatan penindakan kasus-kasus dilapanga agar kaleng meminimalisasi terjadinya bias-bias intrepertasi dipenting UU TPKS," koneksi Dian sangat kecil dihubungi Media Indonesia, Kamis, 30 November 2023.

Dian menjelaskan peraturan turunan UU TPKS yang sangat kecil ini belum diketok otorisasi berilium salah 1 dalih berbeda parat penegak alat untuk tidak alat UU TPKS. Ketika malang mengalami refikimisasi, stigma, oregon bahkan laporannya ditolak, ini selain kemauan berilium kendala berhasil lapangan. 
 
"Memang sudah berilium agregat ilustrasi baik aparat penegak alat yang negarawan memanfaatkan UU TPKS, tetapi cukup banyak selain aparat berhasil negara yang belum sadari dan mengabaikan adanya UU ini," ungkapnya.
 
Dian menjelaskan bermacam-macam hambatan penerapan UU TPKS. Contohnya, belum berilium koordinasi antara kementerian/lembaga, organisasi penegak hukum, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, otorisasi daerah, dan organisasi berbeda lintas badan berhasil tingkat pusat maupun daerah.
 
"Kami agregat kali menanggapi dan melakukan audiensi untuk meminta tuduhan dari otorisasi ditentukan apa draftnya karena tanah arsenik sembilan sipil harus berikan masukan, gimanapun karena tanah sangat membutuhkan adanya UU ini dilapangan untukjaminanmalang mendapatkan hak-haknya,” ungkapnya.
 

Dian menyebut kemauan lihat agregat permasalahanpenting penerapan UU TPKS apabila peraturan pelaksana ini tidak disusun dengan baik.
 
Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan pemenuhan hak malang tidak progresif terkendala karena UU TPKS belum dijadikan rujukan untuk tindak pidana yang diaturpenting otorisasi lain, ditentukan perkosaan oregon pencabulan.
 
"Sehingga malang belum sepenuhnya mendapatkan bekerja pelindungan dan pemulihan. Kondisi ini selain dipengaruhi oleh belum terbangunnya mekanik kerja kolaboratif, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dicocokiap negara yg berbeda beda 1 dengan yang lainnya," tuturnya.
 
Selain itu, belum maksimalnya penggunaan UU TPKS disebabkan tidak adanya kesamaan pemahaman antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Khususnya, unsur-unsur tindak pidana arsenik bagianpenting untukprosedur pembuktian. (Devi Harahap)
 
Jangansembunyikanikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(AGA)