Batam-Lensakepri ] Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional, terutama di tengah upaya pemerintah memperkuat produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HKTI Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Senin (29/6).
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono menekankan bahwa HKTI harus mampu menjalankan peran lebih dari sekadar organisasi petani. Menurut dia, HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus penghubung antara petani, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
“HKTI merupakan mitra pemerintah. Tugas kita bersama adalah meningkatkan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Sudaryono.
Menurut dia, tantangan sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketahanan pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga oleh efektivitas distribusi, efisiensi kebijakan, serta kecepatan pemerintah merespons persoalan di tingkat akar rumput.
Karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama.
Sudaryono menegaskan pemerintah membutuhkan dukungan aktif dari organisasi petani seperti HKTI untuk memastikan program strategis dapat berjalan efektif di lapangan.
Khusus untuk Kepulauan Riau, ia menilai peran HKTI menjadi semakin penting mengingat karakteristik wilayah yang didominasi kawasan kepulauan dengan tantangan distribusi dan logistik yang berbeda dibanding daerah lain.
“HKTI harus mampu mengawal berbagai program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Peran Strategis Pertanian dalam Ketahanan Nasional
Sudaryono menegaskan sektor pertanian masih menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional.
Selain berperan sebagai penyedia pangan, sektor ini juga menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di banyak daerah.
Karena itu, pemerintah terus mendorong kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
Menurut dia, penggunaan anggaran negara juga harus diarahkan pada program-program yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Pemerintah, kata Sudaryono, saat ini memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Berbagai kebutuhan petani yang selama ini menjadi perhatian, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan jaringan irigasi, hingga optimalisasi lahan pertanian, disebut menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah.
“Pemerintah ingin setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Sudaryono.
Ia juga menegaskan bahwa agenda peningkatan produksi pangan nasional akan terus diperkuat melalui optimalisasi lahan pertanian yang ada serta pembukaan lahan baru di wilayah potensial.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat target swasembada pangan nasional.
HKTI Diminta Aktif Serap Aspirasi Petani
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga menyoroti pentingnya komunikasi dua arah antara petani dan pemerintah.
Ia meminta HKTI aktif menyerap aspirasi petani sekaligus menjadi wadah advokasi atas berbagai persoalan yang dihadapi petani di lapangan.
Menurut dia, banyak persoalan sektor pertanian yang membutuhkan respons cepat, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga distribusi hasil panen.
“Kami ingin persoalan-persoalan yang dihadapi petani bisa cepat diketahui dan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Sudaryono menilai penguatan organisasi petani menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pangan nasional.
Dengan komunikasi yang baik antara petani dan pemerintah, berbagai kebijakan diharapkan bisa lebih tepat sasaran.
HKTI Kepri Fokus pada Komoditas Strategis
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kepulauan Riau periode 2026–2031, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung program ketahanan pangan nasional maupun daerah.
Menurut Nyanyang, Kepulauan Riau tetap memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian meskipun memiliki tantangan geografis yang tidak ringan.
Ia mengatakan, pendekatan pembangunan pertanian di wilayah kepulauan membutuhkan strategi berbeda, terutama terkait distribusi logistik dan efisiensi rantai pasok.
Karena itu, HKTI Kepri akan fokus pada pengembangan sejumlah komoditas strategis yang dibutuhkan masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah komoditas yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti sayur-mayur, telur, ayam, dan hasil hortikultura lainnya.
“Kami akan fokus mengembangkan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti sayur-mayur, telur, ayam, serta berbagai hasil hortikultura,” kata Nyanyang.
Ia menambahkan, seluruh program tersebut akan disinergikan dengan program pemerintah lainnya, termasuk Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan agenda ketahanan pangan lainnya.
Tantangan Pertanian Wilayah Kepulauan
Nyanyang menilai tantangan pertanian di Kepulauan Riau tidak semata terkait produksi.
Masih terdapat persoalan mendasar yang perlu diselesaikan agar sektor pertanian di daerah dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Sejumlah isu utama yang menjadi perhatian adalah ketersediaan pupuk, akses pasar, penguatan kelembagaan petani, serta tingginya biaya logistik akibat karakter geografis wilayah kepulauan.
Menurut dia, persoalan distribusi menjadi tantangan besar karena berpengaruh langsung pada biaya produksi dan daya saing hasil pertanian.
Karena itu, HKTI Kepri berkomitmen memperkuat pendampingan dan advokasi kepada petani.
Organisasi tersebut juga akan mendorong kolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“HKTI berperan sebagai penghubung. Kami menyerap aspirasi dari bawah untuk disampaikan ke pemerintah pusat, sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan baik di daerah,” kata Nyanyang.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, HKTI Kepulauan Riau diharapkan mampu menjadi motor penggerak penguatan sektor pertanian daerah.
Di tengah tantangan pangan global dan dinamika pembangunan nasional, penguatan sektor pertanian di wilayah kepulauan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
