Lensakepri.com] Selama bertahun-tahun, arus balpres impor ilegal di Batam mengalir seperti sungai bawah tanah: tak terlihat, tetapi volumenya besar. Baru setelah Polresta Barelang melakukan operasi di kawasan Sagulung awal November lalu, sebagian permukaan sungai itu mulai terkuak. Lima kendaraan disita, 25 pekerja diperiksa, dan satu nama kembali muncul dari balik kabut: Asiong, pengelola perusahaan logistik PT PLS di Sei Panas.Rabu [16/11/25].
Namun operasi ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar: bagaimana mungkin ribuan balpres bisa bergerak begitu mulus di sebuah kota yang penuh kamera pengawas, patroli kepabeanan, dan pengawasan Bea Cukai?
Indikasi Jalur Istimewa dari Oknum Bea Cukai?
Dari penelusuran sejumlah narasumber yang memahami mobilitas logistik di Batam, muncul gambaran yang menggelitik: pengiriman barang dari gudang PT PLS disebut sering berjalan mulus, seolah berada di jalur aman yang tak tersentuh pemeriksaan ketat.
“Seperti ada jalur hijau permanen. Itu bukan rahasia di antara pelaku usaha,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya disembunyikan.
Pernyataan ini belum bisa dibuktikan secara hukum, tetapi menguat seiring temuan penyidik berupa gembok berlogo Bea Cukai yang terpasang pada salah satu kontainer balpres ilegal. Temuan yang memunculkan pertanyaan lebih keras:
Apakah ada oknum Bea Cukai yang bermain? Atau barang itu pernah melewati proses resmi yang tak tercatat?
Bea Cukai Batam belum memberikan keterangan resmi mendalam terkait gembok tersebut, selain menyatakan bahwa pemeriksaan internal sedang dilakukan.
Tiga Importir Besar dan Jaringan yang Tertutup
Nama Asiong bukan satu-satunya yang disebut-sebut. Dari investigasi lapangan, awak media menemukan setidaknya tiga importir besar yang diduga menjadi mitra distribusi balpres. Semua bekerja dalam pola seragam:
Rantai pasok tertutup,
Mobilitas barang cepat,
Kontainer masuk dan keluar tanpa hambatan mencolok.
Indikasi ini menunjukkan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan sistem kerja terstruktur: pemain lapangan, pengusaha, operator logistik, dan kemungkinan keterlibatan aparat di tingkat tertentu.
Belum ada satupun lembaga resmi yang menegaskan dugaan ini, tetapi pola pergerakannya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kasus tunggal.
Isu Politik: Benarkah Ada Anggota DPRD Kepri Terlibat?
Ketika operasi Sagulung mencuat, percakapan publik mengarah pada isu yang lebih sensitif: keterlibatan salah satu anggota DPRD Provinsi Kepri. Namun penelusuran awak media menemukan bahwa isu itu masih sebatas rumor belum ada bukti yang menguatkan, belum ada kasus atas nama politisi mana pun, dan belum ada pernyataan resmi dari penegak hukum.
Meski demikian, jejak komunikasi antara beberapa importir dan figur-figur politik memang terlihat dari sejumlah sumber. Tetapi tanpa dokumen atau bukti transaksi, narasi itu belum bisa melampaui status “isu panas”.
Bagi sejumlah analis, rumor itu tidak boleh langsung ditelan mentah; tetapi juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Politik dan logistik di Batam memang kerap beririsan.
Kapolresta: Asiong dan Bea Cukai Akan Dipanggil
Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin, menegaskan bahwa penyidik akan memeriksa Asiong dan sejumlah pihak dari Bea Cukai.
“Penyidik sudah kami arahkan, Asiong dan pihak Bea Cukai wajib hadir. Keduanya punya keterkaitan langsung dengan kepemilikan kendaraan dan proses pengawasan barang impor,”ujar Zaenal Arifin.
Langkah ini bisa menjadi titik balik. Jika pemeriksaan dilakukan serius, struktur jaringan dapat terlihat dari atas hingga ke akar.
Jika tidak, kasus ini berpotensi padam seperti puluhan kasus balpres ilegal sebelumnya.
Pusat Diminta Turun: Menteri Perdagangan Didesak Bertindak
Kasus balpres ilegal bukan soal Batam saja. Ini menyentuh beberapa sektor strategis nasional:
Harga tekstil dan pakaian dalam negeri,
Kelangsungan UMKM garmen,
Potensi hilangnya penerimaan negara,
Persaingan usaha yang timpang akibat barang impor ilegal berharga murah.
Beberapa ekonom menilai Menteri Perdagangan harus turun langsung, mengaudit jalur impor dari A hingga Z, termasuk memeriksa celah aturan Permendag 40/2022 yang disinyalir sering dimanfaatkan importir.
Revisi aturan impor tekstil disebut tidak memadai jika tidak dibarengi penindakan tegas terhadap jaringan pemain besar.
Batam Butuh Pembersihan Besar-Besaran
Kasus ini menjadi ujian, bukan hanya untuk Polresta Barelang, tetapi juga:
Bea Cukai Batam vs Bea Cukai Pusat,
Importir legal vs importir abu-abu,
Pemerintah daerah vs jaringan ekonomi gelap,
Publik vs budaya pembiaran yang mengakar.
Jika benar ada “jalur khusus”, maka membongkarnya harus dilakukan sampai tuntas:
Siapa pengendalinya, Siapa pemodalnya,
Siapa aparat yang membiarkan, Siapa politisi yang diuntungkan.
Transparansi adalah satu-satunya jalan agar Batam tidak terus menjadi rumah bayang-bayang bagi komoditas ilegal.
Investigasi Belum Selesai: Awak Media Akan Terus Mengikuti
Awak media terus menelusuri:
Pergerakan kontainer yang memakai pola serupa,
Daftar importir yang diduga mendapat perlakuan khusus,
Jejak distribusi balpres di luar Batam,
Serta kemungkinan jaringan eksternal di pelabuhan-pelabuhan lain.
Kasus Sagulung baru membuka satu pintu.
Di belakangnya, masih ada lorong panjang yang gelap dan publik menunggu siapa yang berani menyalakan lampu pertama.
