Batam-28/10/2025
Lensakepri.Com] Kemarahan publik terhadap kinerja Bea Cukai Batam mencapai puncaknya. Setelah bertahun-tahun rokok ilegal bermerek HD, OFO, dan T3 bebas beredar di pasar hingga ke luar Batam, publik menilai lembaga ini gagal total menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.
“Masalahnya selalu sama, tahun berganti tapi hasilnya nol. Kalau tidak mampu, mundur atau dipecat saja,” tegas seorang tokoh masyarakat Batam.
Operasi Palsu, Keadilan Pincang
Pola penindakan Bea Cukai Batam disebut tidak menyentuh jantung jaringan bisnis gelap.
Yang dihantam hanya pedagang kecil, sementara produsen besar, gudang distribusi, dan jalur lintas daerah tetap aman.
“Mereka tangkap rakyat kecil untuk pencitraan. Sementara mafia aslinya justru dilindungi,” sindir seorang aktivis pengawas fiskal.
Kondisi ini menimbulkan dugaan serius adanya “tameng birokrasi” yang melindungi pelaku utama perdagangan rokok ilegal.
Bagi publik, ini bukan lagi kelalaian, tapi indikasi sistemik dari lemahnya integritas aparat di lapangan.
Program ‘Gempur Rokok Ilegal’ Mandek di Batam
Pemerintah pusat sudah lama menggembar-gemborkan operasi “Gempur Rokok Ilegal”, namun di Batam hasilnya nihil.
Tiga fakta telanjang membuktikan kegagalan:
1. Kebocoran penerimaan negara tetap tinggi.
2. Rokok tanpa cukai beredar bebas di kios, pelabuhan, dan pasar.
3. Distribusi lintas daerah tak pernah benar-benar terputus.
Instruksi pusat mandek di meja birokrasi, tak pernah berubah jadi tindakan di lapangan.
Batam kini dikenal sebagai “zona abu-abu” pengawasan cukai nasional.
Zaky Firmansyah Dianggap Tak Layak Pimpin Bea Cukai Batam
Pernyataan Kepala Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, yang menantang masyarakat melapor lokasi penjualan rokok ilegal justru dianggap bukti lemahnya intelijen internal.
“Kalau aparat menunggu laporan warga, berarti intelijen bea cukai lumpuh total,” kritik pengamat kebijakan publik.
Publik menilai, penegakan hukum bukan urusan ‘laporan warga’, melainkan kemampuan aparat mengendus dan memutus jaringan di balik layar.
Desakan Pemecatan dan Evaluasi Total
Gelombang desakan kini datang dari akademisi, aktivis fiskal, ormas, hingga jaringan pengawas anggaran.
Semua menuntut evaluasi menyeluruh atas kepemimpinan Zaky Firmansyah dan reformasi struktural Bea Cukai Batam.
Tuntutan utama publik:
Transparansi penuh hasil penindakan.
Penindakan terhadap pemodal besar, bukan pedagang kecil.
Pemutusan rantai logistik ilegal antarwilayah.
Evaluasi kinerja dan integritas pejabat bea cukai.
“Batam butuh pemimpin yang bekerja, bukan yang pandai beralasan,” ujar seorang akademisi ekonomi Kepri.
Presiden Diminta Turun Tangan
Masyarakat menilai sudah waktunya Presiden dan Menteri Keuangan turun tangan langsung.
Batam tidak boleh dibiarkan menjadi surga rokok ilegal di bawah pengawasan bea cukai yang lumpuh.
“Kalau tak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, Zaky Firmansyah sebaiknya dicopot. Presiden harus tunjukkan ketegasan,” tegas pernyataan gabungan tokoh masyarakat Batam.
Akhir Kata: Batam di Titik Nadir
Batam kini berada di persimpangan:
Berani menindak ke atas, atau tenggelam dalam kompromi dan kepura-puraan.
Publik sudah tidak percaya janji dan konferensi pers.
Yang ditunggu hanyalah aksi nyata, penangkapan besar, dan pembongkaran jaringan pelindung.
Selama aktor kuat masih aman, perang melawan rokok ilegal hanya sandiwara.
